SURABAYA - Mekanisme surat tugas keluar kota PDIP terhadap kader partai tak hanya jadi cara PDI Perjuangan membangun elektabilitas Puan Maharani yang masih rendah.
Surat Tugas Keluar Kota PDIP
Pakar Politik Univesitas Muhammadiah (Unismuh) Kota Makassar, Andi Luhur Priyanto menjelaskan, Kamis 28 Juli, mengatakan bahwa cara tersebut dilakukan untuk mencegah gerakan tambahan dari aktivitas kadernya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Pernyataan Megawati yang Minta Kader PDIP Mundur Dinilai Sindir Pendukung Ganjar Pranowo
29 Oktober 2021, 12:09 -
| BERITA
Pengamat Sebut PDIP Rugi Jika Tak Ikutkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024
28 Mei 2021, 14:16
Luhur mengatakan bahwa akan menjadi berbahaya saat PDIP melepas kader, sehingga mereka bisa membangun dukungan yang belum diputuskan partai.
"PDIP sepertinya ingin membatasi pergerakan kader, termasuk mencegah gerakan-gerakan tambahan dari aktivitas kadernya. Saya menilai, sangat bahaya kalau PDIP melepas kader, ditakutkan mereka (kader) membangun dukungan yang belum diputuskan partai. Para kepala daerah dan massa pendukung bisa terfragmentasi," tuturnya.
Menjaga Disiplin Organisasi
Ia menambahkan, setiap partai punya cara menjaga disiplin organisasi. Apalagi PDIP dikenal dengan model kepemimpinan berbasis komando. Tegak lurus.
"Wajar saja bagi PDIP (mengeluarkan mekanisme surat tugas keluar kota). Ganjar juga masih perlu fokus mengurus Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Kalau Ganjar ekspansif show-force keluar wilayah atau fokus running Pemilihan Presiden (Pilpres), risikonya juga bisa kembali ke PDIP," papar Luhur.
Rivalitas Puan dan Ganjar
Soal rivalitas Puan dan Ganjar Pranowo, lanjutnya, PDIP masih dalam waktu menentukan prioritas. "Di Pilpres 2014, PDIP berani mengusung Jokowi, bukan di Ketua Umum Megawati. Pilihan yang terbukti mengembalikan partai banteng ke kursi kekuasaan," tutup Luhur.
Terkait
