Kebocoran Data Pribadi Terulang Lagi, Pengesahan UU PDP Dinilai Penting untuk Segera Dilakukan

SURABAYA – Kasus kebocoran data pribadi untuk kesekian kalinya terjadi lagi. Data yang diduga identik dengan BPJS Kesehatan itu bocor di forum hacker Raid Forums.

Tentu saja peristiwa ini semakin menunjukkan urgensi penetapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) oleh DPR. Di sisi lain, Komisioner Komisi Informasi Pusat, Cecep Suryadi mengapresiasi respons pemerintah memanggil BPJS Kesehatan untuk dilakukan investigasi.

Kebocoran Data Pribadi Harus Diusut Tuntas

Menurut Cecep, diperlukan pula upaya segera mengusut secara tuntas dugaan kebocoran dan penjualan data pribadi warga negara tersebut.

"Data pribadi merupakan data yang wajib dilindungi kerahasiannya. Oleh karena itu, siapapun baik badan publik maupun pihak swasta yang memiliki dan menyimpan data pribadi seseorang, wajib melindungi kerahasiannya," ungkap Cecep dalam keterangan seperti dikutip VOI, Minggu, 23 Mei.

Cecep juga menambahkan, karena hal itu dijamin dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Di era perkembangan teknologi yang semakin maju, dapat dikatakan saat ini memang terjadi darurat pelindungan data pribadi.

Hal ini dikarenakan jaminan hukum atas pelindungan data pribadi masih sangat lemah, disamping upaya serius dari DPR dan Pemerintah dalam membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Pelindungan Data Pribadi masih belum selesai.

Artikel ini telah tayang dengan judul Kebocoran Data Terus Terjadi, DPR Diminta Segera Sahkan UU PDP.

Selain terkait kebocoran data pribadi, dapatkan informasi dan berita nasional maupun internasional lainnya melalui VOI.