SURABAYA – Polri bakal menambah jumlah titik penyekatan di seluruh wilayah Jawa-Bali. Penambahanan itu terkait rencana perpanjangan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
"Ya tambah titik sekat dan penebalan personil," ucap Kakorlantas Polri Irjen Istiono kepada wartawan, Rabu, 14 Juli.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Penutupan Bromo-Semeru Diperpanjang Hingga 25 Juli, Pendaki Harus Tahan Diri
21 Juli 2021, 18:21
Dalam skema yang telah disusun, jalan arteri hingga tol yang bakal diberlakukan penyekatan.
Tapi, untuk jumlah dan titik mana saja yang bakal diterapkan penyekatan, Istiono belum bisa menyampaikannya. Sebab, hal itu tergantung keputusan dari setiap Polda jajaran.
"Tiap-tiap Polda tambah (titik penyekatan) baik di jalan arteri dan tol," kata Istiono.
Penyekatan di Pulau Jawa Dilakukan Selama PPKM Darurat
Rencana perpanjangan PPKM Darurat pertama kali terlontar dari Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menggelar rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada Senin, 12 Juli.
“PPKM darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus COVID-19. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan,” katanya.
Adapun, untuk saat ini total penyekatan mencapai 651 titik. Ratusan titik itu tersebar di seluruh wilayah Jawa hingga Bali.
"Jumlahnya 651 (titik), dan ini terus dinamis (penambahan)," ucap Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Rudy Antariksawan dalam diskusi daring, Rabu, 7 Juli.
Pada sebelumnya, tercatat ada 407 titik penyekatan di seluruh wilayah Jawa dan Bali. Penambahan titik penyekatan tergantung hasil evaluasi yang dilakukan setiap hari.
"Terus tiap hari jajaran dan kewilayahan mengevaluasi," ujar Rudy.
Penambahan titik penyekatan, lanjut Rudy, berada di luar wilayah perkotaan. Sebab, jika hanya terfokus di wilayah perbatasan akan berdampak pada penumpukan di titik penyekatan.
"Kalau yang ditutup hanya di perkotaan-perkotaan, dari hulunya tidak dicegah, sama saja (tak efektif)," kata dia.
Artikel ini telah tayang dengan judul Siap-Siap! Polri Bakal Tambah Titik Penyekatan di Pulau Jawa dan Bali di Masa PPKM Darurat.
