Wakil Ketua KPK Ungkap Fakta di Balik Adanya Kasus Korupsi Kepala Daerah

SURABAYA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir menangkap beberapa kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengungkap fakta di balik adanya kasus korupsi kepala daerah tersebut.

Fakta di Balik Kasus Korupsi Kepala Daerah 

Menurut Nurul, salah satu alasan korupsi kepala daerah adalah mahalnya biaya politik. Untuk ikut pemilihan menjadi kepala daerah uang yang dikeluarkan mencapai miliaran rupiah. Di sisi lain harta kekayaan para caleg tak sebanyak itu, kata Ghufron saat memberikan kuliah umum di Universitas Borneo Tarakan (UBT) secara hybrid di Aula Gedung Rektorat UBT, Kalimantan Utara, Selasa, 26 Oktober.

"Anomali yang hanya terjadi di Indonesia ketika banyak yang mau jadi bupati dengan mengeluarkan biaya mahal sekitar Rp5-10 miliar. Sangat jauh dibandingkan dengan hartanya," kata Ghufron yang dikutip dari keterangan tertulisnya, Rabu, 26 Oktober.

Kata Ghufron, untuk mencari dana ini tentu banyak cara yang dilakukan para calon. Salah satunya adalah mendapat dana dari sponsor. Hal ini tentu membuka ruang korupsi. Dimana para pemberi dana berpotensi menagih kembali modal lewat proyek pengadaan barang dan jasa.

Kasus Korupsi Terbanyak yang Ditangani KPK

Hal tersebut terbukti dengan banyaknya kasus korupsi terbanyak yang ditangani KPK dengan modus suap. Berdasarkan data yang dikantongi Ghufron, saat ini ada 739 kasus suap yang ditangani KPK.

Kasus suap tersebut, sambung dia, berkaitan dengan pengurusan izin dan pengadaan barang dan jasa (PBJ) di daerah dan mirisnya hal ini terjadi di semua daerah. Bahkan, sekarang ini sudah ada 27 kepala daerah dari 34 provinsi yang tersangkut tindak pidana rasuah.