SURABAYA - Pembangunan kota cerdas di Indonesia diserukan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia menyampaikan hal tersebut saat berada di Integrated Technology Event (ITE) atau pameran teknologi terintegrasi yang digelar hybrid di Surabaya pada 1-2 Desember 2021.
"Pameran ini sebagai tanda dan motivasi agar segera dilakukan transformasi digital menuju smart city atau kota cerdas," katanya kepada wartawan usai pembukaan pameran ITE di Ballroom Grand City Surabaya, Rabu, 1 Desember.
BACA JUGA:
-
| TEKNOLOGI
Menhub BKS Tinjauan Pembuatan BLMP, Saat G20 Berlangsung Harus Sudah Siap
17 Juli 2022, 15:24
Kota Cerdas di Indonesia Kurangi Potensi Pungli
Mendagri menilai, saat ini sudah banyak berkembang kota cerdas di dunia. Pemerintah Pusat sendiri juga tengah mengupayakan hal tersebut dengan mengembangkan infrastruktur teknologi informasi komunikasi.
Kota cerdas berinfrastruktur teknologi informasi komunikasi yang terintegrasi bakal memudahkan semua urusan, mulai dari pemerintahan efektif dan efisien, pelayanan publik lebih baik, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tak hanya itu, komunikasi masyarakat juga makin intensif.
Pengaduan masyarakat juga dinilai makin cepat tanpa kontak fisik, sehingga dapat menekan moral hazard, seperti mencegah kemungkinan terjadinya pungutan liar maupun tindakan korupsi.
"Ke depan, kami akan terus memperbaiki dan meningkatkan kemampuan itu dan membangun kesadaran awareness tentang pentingnya teknologi informasi komunikasi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih, pelayanan lebih baik, kualitas kehidupan masyarakat di kota-kota Indonesia lebih baik," katanya, dilansir Antara.
Kendala Pembangunan Kota Cerdas di Indonesia
Mendagri juga mengakui pembangunan kota-kota cerdas di Tanah Air masih memiliki beberapa hambatan, salah satunya terkait jaringan internet yang masih belum merata dan berkomitmen akan segera diselesaikan.
Sementara itu, dengan didukungnya kota cerdas oleh Presiden RI Joko Widodo, peluang-peluang besar dalam pelaksanaan semakin terbuka, terutama mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan mempermudah pengambilan keputusan.
"Butuh juga mengubah pola pikir pimpinan atau pejabat daerah, memberikan kesadaran pentingnya informasi teknologi, sehingga butuh adanya pelatihan atau seminar yang diperlukan," kata Tito.
Pada kesempatan tersebut, hadir Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilahahan Kemendagri RI Safrhizal AZ, serta sejumlah bupati/wali kota.
Terkait
