Terkait Surat Tugas Keluar Kota PDIP, Pengamat: Sepertinya Ingin Membatasi Pergerakan Kader

SURABAYA - Mekanisme surat tugas keluar kota PDIP terhadap kader partai tak hanya jadi cara PDI Perjuangan membangun elektabilitas Puan Maharani yang masih rendah.

Surat Tugas Keluar Kota PDIP

Pakar Politik Univesitas Muhammadiah (Unismuh) Kota Makassar, Andi Luhur Priyanto menjelaskan, Kamis 28 Juli, mengatakan bahwa cara tersebut dilakukan untuk mencegah gerakan tambahan dari aktivitas kadernya.

Luhur mengatakan bahwa akan menjadi berbahaya saat PDIP melepas kader, sehingga mereka bisa membangun dukungan yang belum diputuskan partai.

"PDIP sepertinya ingin membatasi pergerakan kader, termasuk mencegah gerakan-gerakan tambahan dari aktivitas kadernya. Saya menilai, sangat bahaya kalau PDIP melepas kader, ditakutkan mereka (kader) membangun dukungan yang belum diputuskan partai. Para kepala daerah dan massa pendukung bisa terfragmentasi," tuturnya.

Menjaga Disiplin Organisasi

Ia menambahkan, setiap partai punya cara menjaga disiplin organisasi. Apalagi PDIP dikenal dengan model kepemimpinan berbasis komando. Tegak lurus.

"Wajar saja bagi PDIP (mengeluarkan mekanisme surat tugas keluar kota). Ganjar juga masih perlu fokus mengurus Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Kalau Ganjar ekspansif show-force keluar wilayah atau fokus running Pemilihan Presiden (Pilpres), risikonya juga bisa kembali ke PDIP," papar Luhur.

Rivalitas Puan dan Ganjar

Soal rivalitas Puan dan Ganjar Pranowo, lanjutnya, PDIP masih dalam waktu menentukan prioritas. "Di Pilpres 2014, PDIP berani mengusung Jokowi, bukan di Ketua Umum Megawati. Pilihan yang terbukti mengembalikan partai banteng ke kursi kekuasaan," tutup Luhur.