PDIP Bakal Gelar Rapat Tertinggi DPP Bahas Bupati Alor yang Marahi Anak Buah Mensos Risma

JAKARTA - Politikus senior PDIP Junimart Girsang menyoroti masalah Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur, Amon Djobo, yang viral karena video memarahi staf Kementerian Sosial terkait penyaluran bantuan bencana alam. Akibat aksi bupati yang terekam dalam video itu, PDIP mencabut dukungan terhadap bupati.

"Saya kira bupati itu kan jabatan politik, kalau kita bicara politik tentu kita bicara tentang etika. Para pejabat ini harus tegas dan santun juga," ujar Junimart ditemui VOI di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 3 Juni.

Junimart mencoba memahami Bupati Alor tersebut yang dinilainya hanya meluapkan kekesalan dengan gaya bahasanya yang lantang. Sehingga terkesan memarahi.

"Kalau saya bilang bukan memarahi, mungkin karena beliau kesal dengan gaya bahasanya terkesan memarahi," katanya.

Namun menurut Junimart, hal ini menjadi pelajaran ke depan bagi para pejabat. Sebab ucapan para pejabat menjadi contoh masyarakat. Bahkan jika ada hal yang kurang berkenan maka bisa dibuli.

"Kalau bicara tentang PDIP mengenai viralnya marah-marah bupati Alor kepada staf bu Mensos, bahkan Mensos sendiri kami PDIP tentu akan menelaah, mencermati dan bila mungkin akan dibawa ke rapat tertinggi DPP. Ya kita tunggu," ungkapnya.

"Kalau memang dibawa ke rapat tertinggi DPP, ya kita tunggu bagaimana hasil rapat tersebut," imbuhnya.

Wakil ketua Komisi II DPR itu tidak merinci kapan PDIP mengagendakan rapat tertinggi tersebut.

"Kita belum tahu, tunggu saja kan mengangkut marwah juga. Tidak boleh dipolitisir, kita harus ambil sikap. Bagaimana sikap nanti kita tunggu rapat di DPP," tuturnya.

Junimart mengatakan, partainya secara non formal sudah melayangkan teguran kepada Bupati Amon terkait kemarahan tersebut. Namun, guna memutuskan sikap partai terhadapnya maka diperlukan pembahasan di rapat partai.

"Secara tidak resmi sudah ada (teguran, red), tapi kita bicara resminya karena itu yang valid. Kalau tidak resmi kan kemana mana liar juga. Jadi kita tunggu saja bagaimana hasil keputusan DPP kalau memang dibawa ke DPP nanti," katanya lagi.

Ada pun soal sanksi, Junimart menegaskan semua keputusan berada di rapat tertinggi partai termasuk soal pencabutan dukungan. Jika sanksi ringan, maka hanya dilakukan teguran.

"Belum (cabut dukungan, red). Nanti kita lihat, kan ada sanksi ringan, sedang dan berat. (Kalau ringan, red) paling teguran," tandas Junimart Girsang.

Sebelumnya, Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur, Amon Djobo menyatakan bahwa pencabutan dukungan PDI Perjuangan terhadap dirinya merupakan hak dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

"Itu sah-sah saja, itu hak dari PDIP namun saya sangat menyesalkan hal tersebut," katanya saat menghubungi Antara, di Kupang, Kamis, 3 Juni.

Hal ini disampaikan berkaitan pencabutan dukungan dari PDIP terhadap dirinya pascavideo viral memarahi staf Kementerian Sosial berkaitan dengan penyaluran bantuan untuk korban bencana alam di kabupaten itu.

Amon menyesalkan kebersamaan antara dirinya dengan PDIP yang sudah lama terjalin dengan baik terpaksa harus terhenti

Bupati Alor tak menyangka bahwa PDIP akan terpengaruh dengan rekaman video yang sebenarnya diunggah tidak secara utuh hanya mengambil saat dirinya memarahi staf Kemensos. Ia mengaku dalam video viral itu dirinya sama sekali tak pernah menyebutkan PDIP.

"Jadi kemarahan saya itu karena adanya tata kelola penyaluran bantuan sosial kepada korban bencana Seroja yang dilakukan Kemensos," kata dia.