Renovasi Cat Pesawat Kepresidenan Ditaksir Rp2 Miliar, Arteria Dahlan: Dulu Saat Dibahas Kenapa Tak Ditolak?

SURABAYA – Politikus PDIP Arteria Dahlan menilai polemik perubahan cat pesawat kepresidenan dari warna biru menjadi merah tidak perlu diperdebatkan. Seperti yang disampaikan Menteri Sekretariat Negara Pratikno, proyek pengecatan ini sebenarnya sudah direncanakan pada 2019 lalu.

"Dan merupakan satu paket pengerjaan pengecatan dengan Heli Kepresidenan Super Puma yang lebih dulu dikerjakan. Itu kan ndak masalah," ujar Arteria dalam keterangannya, Rabu, 4 Agustus.

Soal anggaran yang ditaksir mencapai Rp2 miliar, lanjutnya, sudah ada prosedur administrasi hukum yang telah dilalui, bahkan disetujui Partai Demokrat. Dimana saat ini dinilai sebagai pihak yang keberatan.

"Tentu saja anggaran untuk pengerjaan ini sudah dibahas dengan DPR, dan disetujui tahun 2019. Aneh saja kalau sekarang ada anggota DPR atau parpol di DPR yang mengkritiknya. Lah dulu saat dibahas, kenapa tak ditolak, bahkan mereka tidak ada mempermasalahkan sedikitpun kala itu?," kata Arteria.

Proyek Cat Pesawat Kepresidenan Pekerjakan WNI

Anggota Komisi III DPR itu mengingatkan, perlu dipahami bahwa pengerjaan pengecatan itu dilakukan oleh kontraktor yang dibayar pemerintah yang juga memperkerjakan warga negara Indonesia. Artinya, kata Arteria, negara justru menggerakkan perekonomian rakyat lewat pekerjaan pengecatan pesawat tersebut.

"Anggaran negara itu merupakan satu cara untuk menggerakkan perekonomian. Justru di saat pandemi dimana perekonomian susah, sangat baik ketika negara menggerakkan ekonomi masyarakat lewat anggaran yang riil begini," klaimnya.

Apabila ada pihak yang mengkritik bahkan memprovokasi bahwa seharusnya anggaran pengecatan ini untuk membeli beras untuk rakyat, menurut Arteria, justru patut dipertanyakan pengetahuan yang bersangkutan. Sebab, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk hal itu.

Legislator Jawa Timur itu pun merinci, sekaligus mengutip pernyataan Kementerian Keuangan bahwa Presiden Jokowi sudah memerintahkan pengetatan dan menaikkan anggaran program pemulihan. Untuk penanganan COVID-19 tahun 2021, ditingkatkan dari Rp 699,4 triliun menjadi Rp 744,75 triliun.

"Untuk bantuan sosial sendiri, total anggaran disiapkan mencapai Rp 187,84 triliun. Digunakan untuk berbagai bantuan dari yang sifatnya tunai hingga bantuan beras Bulog premium kepada 28,8 juta keluarga," ungkap Arteria.

Sementara, kata dia, anggarannya sendiri berasal dari realokasi anggaran kementerian dan lembaga. Dalam hal ini, Setneg juga sudah ikut mengetatkan pinggang dan merealokasi anggaran demi memperkuat anggaran COVID-19. 

"Jadi dana COVID-19 sudah disiapkan oleh pemerintah dan tak diganggu. Terkecuali dana COVID-19 tak disiapkan, bolehlah ada yang marah-marah," katanya. 

Lebih jauh, Arteria menilai masyarakat justru harus waspada agar jangan sampai terjerat dengan logika yang dibangun pihak tertentu, karena tak bisa menerima warna bendera partainya tak lagi identik dengan warna pesawat kepresidenan yang lama.

Warna Cat Pesawat Kepresidenan Jadi Simbol Negara

Padahal, tegas Arteria, justru warna pesawat kepresidenan saat ini yakni merah putih, adalah perwujudan simbol negara sesuai warna bendera nasional Indonesia. 

"Mari berhati-hati dengan yang post power syndrome. Mungkin saja ini nanti jadinya post colour syndrome hanya karena tak bisa menerima bahwa warna pesawat kepresidenan tak lagi sama dengan warna bendera partainya," tegasnya. 

Dia pun menekankan, bahwa rakyat menghargai kerja, bukan hanya tampilan pencitraan dan warna.

"Lebih baik saat ini kita ikut prihatin, membangun kesetiakawanan sosial dan gotong royong, kalau boleh ya kerja langsung, turun ke rakyat untuk membantu di tengah pandemi COVID-19 yang membuat situasi hidup rakyat sulit," kata Arteria.

"Kalau kami kan sudah buktikan bahwa tiga pilar partai, baik yang berada di eksekutif, legislatif dan struktur partai untuk turun langsung ke bawah. Jadi tahu betul apa yang pemerintah sedang kerjakan, apa yang rakyat rasakan," sambungnya.

Arteria juga menyarankan, agar pihak-pihak yang keberatan jangan membuat situasi keruh dan melakukan sesuatu yang justru menurunkan optimisme rakyat menghadapi pandemi ini. Apabila, yang bersangkutan tidak ingin bekerja.

"Saya pastikan cara-cara populis dengan mengatasnamakan rakyat yang dilakukan oleh mereka tidak akan efektif, justru akan kontra produktif," pungkas Arteria.