Bagikan:

JAKARTA - China salah satu negara besar yang terus berinovasi dari sisi teknologi yang disematkan ke berbagai produk, termasuk kendaraan roda empat. Hal tersebut ternyata membawa kekhawatiran tersendiri untuk Amerika Serikat (AS).

Kabar ini sudah berhembus sejak beberapa tahun ke belakang, mulai dari AS memperketat pembatasan ekspor semikonduktor asal China, dan terbaru ada peraturan yang secara efektif melarang penjualan mobil pintar dari China ke AS, bahkan Rusia juga ikut terdampak.

Mengutip dari laman Bangkok Post, Jumat, 17 Januari, dikatakan Pemerintahan Joe Biden telah menyelesaikan peraturan tersebut (melarang penjualan mobil pintar dari China dan Rusia), pada Kamis, 16 Januari, untuk melindungi masalah keamanan nasional AS.

Diungkapkan oleh Departemen Perdagangan setempat larangan penjualan berlaku untuk kendaraan terhubung untuk model tahun 2027 oleh produsen yang memiliki hubungan yang cukup dengan China atau Rusia, meskipun kendaraan tersebut diproduksi di Amerika Serikat.

Larangan perangkat lunak juga akan berlaku untuk model tahun 2027, sementara pembatasan perangkat keras akan berlaku untuk model tahun 2030. Selain itu, terkait teknologi pada kendaraan komersial seperti truk dan bus peraturan akan dikeluarkan dalam waktu dekat.

Berita ini muncul setelah peninjauan peraturan selama berbulan-bulan yang dilakukan oleh AS yang melibatkan pakar industri dan opini publik.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan setempat Gina Raimondo mengungkapkan bahwa peraturan baru itu diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, dan mencegah asing memanipulasi teknologi untuk mengakses informasi sensitif atau pribadi pengemudi dan pemilik.

Menurutnya kendaraan saat ini memiliki kamera, mikrofon, pelacakan Global Positioning System (GPS) dan teknologi lain yang terhubung ke internet yang dapat membuat sebagian besar penduduk AS rentan.

"Ini adalah pendekatan yang ditargetkan untuk memastikan kita menjauhkan teknologi buatan RRT dan Rusia dari jalan-jalan Amerika dan melindungi rantai pasokan kendaraan yang terhubung di negara kita," ungkap Gina.

Menyikapi hal tersebut, Kedutaan Besar Tiongkok di Washington mengatakan pembatasan tersebut akan melemahkan rantai pasokan global dan mempengaruhi kepentingan industri dan pelanggan AS.

"Kami mendesak pihak AS untuk menghormati undang-undang ekonomi pasar, berhenti mengubah isu-isu ekonomi dan perdagangan menjadi isu-isu politik, keamanan atau ideologi, dan menyediakan lingkungan yang terbuka, adil, adil dan tidak diskriminatif untuk investasi dan operasional bisnis dari semua negara, termasuk China," kata Juru Bicara Kedutaan China Liu Pengyu.