JAKARTA - Beberapa county (kabupaten) di negara bagian Arkansas, Amerika Serikat, berusaha untuk segera menyetujui legislasi darurat yang memungkinkan mereka mengendalikan kebisingan dan aktivitas lain yang terkait dengan penambangan kripto sebelum undang-undang baru negara bagian tersebut berlaku pada 1 Agustus. Ini terungkap menurut laporan media lokal.
Undang-undang baru negara bagian tersebut mengatur fasilitas penambangan kripto di bawah regulasi yang sama dengan pusat data, menciptakan pedoman bagi para penambang dan melindungi mereka dari regulasi dan pajak diskriminatif.
Namun, warga Arkansas hampir tidak memiliki waktu untuk membahas legislasi baru ini, yang diajukan, dibahas dalam komite, dan disetujui oleh para legislator dalam waktu satu minggu, dari tanggal 30 Maret hingga 7 April.
Dilaporkan bahwa Anggota Dewan Negara Bagian, Rick McClure, yang merupakan penulis undang-undang tersebut, mengatakan bahwa "tidak ada yang berbicara menentang undang-undang ini dalam komite atau di lantai legislatif." Beberapa perusahaan penambangan kripto di Arkansas termasuk Green Digital, GMI Computing, United BitEngine, dan Cryptic Farms.
Otoritas setempat menerapkan lebih banyak aturan untuk mengatasi keluhan kebisingan berlebihan selama 24 jam sehari. "Saya tidak memiliki masalah dengan penambangan kripto, tetapi masalahnya adalah tingkat kebisingannya, dan kurangnya perhatian terhadap tetangga kami," kata Kris Kendrick, justice of the peace di Quorum Court Kabupaten Faulkner, dalam pertemuan pada bulan Juli.
BACA JUGA:
Setelah undang-undang tersebut disahkan, Asosiasi Kabupaten Arkansas mengembangkan peraturan model yang dapat digunakan oleh kabupaten sebelum undang-undang berlaku. Sejak Juni, lebih dari dua belas kabupaten dilaporkan telah mengesahkan peraturan kebisingan yang ditujukan untuk pusat data.
"Kami juga ingin menegaskan bahwa ini bukan hanya masalah seseorang yang berdiri di teras depan dan tidak dapat menikmati segelas teh di teras belakang. Mereka bisa mendengar suara ini 24/7 dari kamar tidur mereka," kata Justice of the Peace, Maree Coats seperti yang dilaporkan.
Meskipun tidak sepenuhnya melarang regulasi tingkat kabupaten, undang-undang baru ini melarang pemerintah setempat melakukan diskriminasi terhadap fasilitas penambangan kripto atau membatasi tingkat desibel "selain batas-batas yang ditetapkan untuk polusi suara secara umum." Kabupaten juga dilarang melakukan perubahan zonasi "dengan niat atau dampak diskriminasi" terhadap operasi penambangan digital
Terkait
