Penerima Bantuan di Surabaya Dipaksa Belanja di Toko Tertentu, Eri Cahyadi Minta Pemerintah Turun Tangan

SURABAYA - Beredar kabar bahwa penerima bantuan di Surabaya dipaksa untuk belanja kebutuhan pokok di toko yang telah ditentukan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kemudian menegaskan bahwa oknum yang memanfaatkan penerima Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) akan ditindak tegas.

"Adanya temuan oknum yang memaksa warga penerima BPNT untuk membeli bahan kebutuhan pokok itu tidak bisa dibiarkan begitu saja, dan harus ditindak tegas," kata Eri Cahyadi di Surabaya, Selasa, 8 Maret 2022.

Penerima Bantuan di Surabaya Bebas Belanja

Seharusnya, kata Eri, uang BPNT Rp600 ribu yang diterima oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari Kementerian Sosial (Kemensos) sudah menjadi hak penuh penerima. Warga MBR juga dibebaskan membeli bahan pokok tanpa paksaan.

"Ini waktunya pemerintah turun, ini yang namanya jihad fisabilillah. Kalau ada temuan seperti ini ya silakan dilaporkan. Karena apa? Ini kan (wong cilik) kasihan, butuh duit malah dimanfaatno (butuh uang malah dimanfaatkan)," ujarnya. 

Eri Cahyadi mengaku geram setelah mendengar laporan ada oknum yang mengancam warga penerima BPNT, jika tidak membeli di toko yang telah ditentukan, namanya bakal dicoret dari daftar MBR. 

"Di situasi seperti ini, kita harus hadir memberikan keyakinan dan kepastian. Kalau dia (wong cilik) betul-betul membutuhkan, maka tidak akan dihilangkan dari daftar MBR. Jangan mereka ini ditakuti-takuti, gara-gara tidak beli di toko tertentu. Gak usah wedi (jangan takut) kita lawan yang seperti ini," ujarnya.

Kasus Diselidiki Polisi

Eri menyampaikan temuan kasus oknum BPNT ini sedang dalam pengembangan Polrestabes Surabaya. Eri juga mengungkapkan, temuan oknum BPNT ini sebelumnya dilaporkan oleh Kader Surabaya, lurah dan warga.

"Masih pengembangan di Polrestabes, kasus ini ditindaklanjuti oleh Pak Kapolrestabes. Ini kan ada beberapa laporan juga dari para kader-kader hebatnya Surabaya, warga dan lurah. Kasus ini menjadi pembelajaran, jangan sekali-sekali memainkan dan memanfaatkan wong cilik. Yang kayak seperti ini kita berantas, ini kotanya para Pahlawan, kita harus munculkan semangat untuk memberantas yang seperti ini," katanya.

Eri mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya mengimbau warga MBR yang menerima BPNT agar melapor, jika ada paksaan atau ancaman dari oknum tidak bertanggung jawab. 

Warga Bisa Lapor Lewat Aplikasi

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya Anna Fajriatin mengatakan, ia sudah berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) terkait hal tersebut. Jika ada paksaan atau ancaman dari oknum BPNT, warga bisa lapor melalui aplikasi Wargaku, Command Center 112, atau call center Dinsos Surabaya di nomor 03159174855.