ASN Pemkot Surabaya Belum Terima Tambahan Penghasilan Pegawai Selama Dua Bulan

SURABAYA - Tambahan penghasilan pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkot Surabaya belum dibayarkan selama dua bulan. Padahal, ASN Pemkot Surabaya biasanya menerima tambahan tersebut secara rutin. Sedangkan yang belum dibayarkan mulai bulan Februari hingga Maret 2022.

"Ada beberapa teman saya yang menjadi ASN di pemkot mau pinjam uang. Ada yang mau pinjam Rp1 juta rupiah ada juga yang pimjang Rp2 juta. Setelah saya tanya untuk apa, mereka menjawab untuk bayar kredit sepeda motor karena TPP-nya belum cair," ucap anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Surabaya Imam Syafii dikutip Antara, Selasa, 15 Maret.

ASN Pemkot Surabaya Didatangi Dealer

Imam juga mengatakan bahwa beberapa ASN bahkan didatangi dealer penagih hutang di tempat kerjanya.

"'Kan kasihan. Mereka ini tidak berniat menunggak angsuran. Akan tetapi, memang karena TPP-nya belum cair," kata Imam.

Imam mengatakan bahwa TPP bagi ASN cukup penting karena skema dari pemerintah pusat, TPP lebih besar nilainya dari pada gaji pokok.

Misalnya ASN golongan 3C yang mendapat gaji pokok antara Rp2 juta sampai Rp3 juta, TPP sendiri mencapai Rp8 juta hingga Rp9 juta.

"Begitu TPP tidak cair mulai Februari dan Maret yang biasanya diterima sekitar tanggal 10, mereka kebingungan," ujar Imam.

Tunggakan TPP Dialami ASN Nasional

Menurut dia, tunggakan TPP oleh pemerintah pusat ini juga dirasakan ASN secara nasional. Hal itu menyusul perubahan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2022. Ada beberapa tahapan yang harus ditempuh agar TPP segera cair.

Mekanisme tersebut dimulai dari penginputan data melalui aplikasi Simona (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Bidang) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), lalu Biro Organisasi Kemendagri lakukan validasi data.

Apabila dinyatakan sesuai, kata dia, bakal dilanjutkan dengan penyerahan surat keterangan kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

Setelah itu prosesnya disampaikan kepada pemerintah daerah, selanjutnya pembuatan permohonan terkait dengan pemakaian anggaran melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Sejumlah daerah mengeluhkan rumitnya input data ke Simona.

Pemkot Surabaya Diharap Cari Solusi

Namun, Imam berharap Pemkot Surabaya turut memikirkan dan mencari solusi terhadap persoalan tersebut.

"Ketika TPP lancar tidak terasa, apalagi di Surabaya ada tunjungan kinerja atau tukin yang dibayarkan per 3 bulan. Akan tetapi, ketika TPP ini belum terbayarkan, para ASN ini kasihan," katanya.

Imam khawatir persoalan tersebut akan berdampak pada kinerja ASN di Pemkot Surabaya kalau tidak segera selesai.

"Saya khawatir habis konsentrasinya memikirkan persoalan ini sehingga kerjanya tidak fokus dan membuat kinerjanya turun," katanya.

Beban Pemkot ASN Surabaya

Apalagi, menurut Imam, para ASN ini dibebani Pemkot Surabaya untuk membayar zakat 2,5 dari pendapatan dan berbelanja melalui apliaksi e-Peken setiap bulan.

"Golongan 3 seperti lurah dan sekretaris kelurahan dipotong Rp1 juta per bulan untuk e-Peken," katanya.