Tak Ingin Ada Anak Putus Sekolah di Surabaya, Walkot Eri Cahyadi Pastikan Biaya Pendidikan Ditanggung Pemkot

SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tak ingin ada anak putus sekolah di Surabaya. Untuk menanggulangi hal tersebut, Eri menyiapkan strategi agar anak SMA/SMK bisa tetap bersekolah, terutama bagi siswa yang berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Mencegah Anak Putus Sekolah di Surabaya

Strategi yang disiapkan adalah dengan menjamin biaya pendidikan siswa kepada dibayar Pemkot Surabaya.

"Para Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMA swasta dan negeri, mereka menyampaikan sejumlah usulannya, termasuk rincian biaya yang mungkin bisa dibantu oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Tujuannya agar anak-anak SMA/Sederajat tidak putus sekolah," ujar Eri, saat menggelar pertemuan dengan MKKS SMA/SMK swasta dan negeri di Surabaya, Senin, 15 Agustus.

Bantuan Biaya Pendidikan Pemprov

Dalam pertemuan kali ini, lanjut Eri, sekaligus menindaklanjuti pertemuannya dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa beberapa waktu lalu. Di mana Pemkot Surabaya ingin memberikan bantuan biaya pendidikan kepada pelajar SMA Sederajat yang berstatus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ber-KTP Surabaya.

Sebab, sampai saat ini masih ada siswa SMA yang belum bisa membayar SPP, meski sudah ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan juga Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) yang dicover oleh Pemprov Jawa Timur.

Karena itu, kata dia, Pemkot Surabaya akan hadir untuk membantu.

"Saya juga sudah sampaikan ini kepada Bunda Gubernur, bagaimana caranya supaya pemkot bisa bersinergi untuk membantu arek-arek Suroboyo supaya tidak keberatan membayar SPP-nya itu. Beliau menyampaikan kita bisa membantu di situ," katanya.

Siswa Tak Bayar SPP

Sementara dalam pertemuan dengan MKKS SMA/SMK negeri dan swasta, Eri mengaku sudah menyampaikan setiap sekolah harus mempunyai standar minimal, sehingga nanti bisa dihitung besaran BOS berapa dan Bopda per-siswa. Sisanya yang belum tercover akan bisa ditanggung oleh Pemkot Surabaya.

"Akhirnya dengan cara itu, kami berharap siswa tidak lagi memikirkan soal SPP, karena sudah ditanggung pemkot," ujarnya.

Standart Minimal Sekolah

Eri Cahyadi meminta pihak MKKS SMA/SMK negeri dan swasta untuk segera menyelesaikan standart minimal sekolah SMA/SMK sederajat. Setelah itu selesai, Eri memastikan akan menyampaikan kepada Khofifah, untuk bisa duduk bersama menyelesaikan masalah tersebut.

"Jadi, dari pemprov sudah dapat lampu hijau soal bantuan pendidikan ini. Bahkan, Bunda Gubernur juga sudah menyetujui kalau harus ada standar minimal sebuah sekolah SMA/SMK sederajat itu," katanya.

Bantuan Unair dan Kejaksaan

Di samping itu, Eri juga memastikan pihaknya akan meminta bantuan Unair dan Kejaksaan dalam mensukseskan program bantuan biaya pendidikan ini. Hal ini dilakukan agar pihaknya tidak salah langkah dari sisi hukum.

"Ini waktunya kita bergandeng tangan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak ada maksud lain selain mengentas anak-anak putus sekolah di Surabaya," ujarnya.

Realisasi di Tahun Ajaran Baru

Jika semua proses ini selesai, Eri Cahyadi berharap mulai tahun ajaran baru sudah bisa diterapkan dan dicairkan bantuan pendidikan bagi SMA/SMK sederajat yang berasal dari MBR itu.

"Insyallah mulai tahun ajaran baru nanti kita realisasikan," katanya.