Joe Biden, Presiden Amerika Serikat (AS), mengutuk pengambilalihan sipil oleh militer Myanmar. Selain itu pemimpin terpilih dan Aung San Suu Kyi, peraih Nobel Perdamaian, juga ditahan.
Terkait kudeta Myanmar oleh para pimpinan militer itu, Biden memberikan ancaman berupa pemberlakuan kembali sanksi kepada Myanmar. Biden menjelaskan, tindakan militer Myanmar merupakan serangan terhadap transisi menuju negara demokrasi dan supremasi hukum.
Kejadian di Myanmar menjadi ujian besar yang pertama kali dihadapi Biden sebagai Presiden AS, yaitu terkait janjinya untuk lebih berkolaborasi dengan sekutu terkait tantangan internasional.
"Komunitas internasional harus bersatu dalam satu suara untuk menekan militer Burma agar segera melepaskan kekuasaan yang mereka rebut, membebaskan para aktivis dan pejabat yang mereka tangkap," terang Biden, dikutip dari Reuters.
BACA JUGA:
Sanksi Amerika Serikat kepada Myanmar
“Amerika Serikat mencabut sanksi terhadap Burma selama dekade terakhir berdasarkan kemajuan menuju demokrasi. Pembalikan kemajuan itu akan membutuhkan peninjauan segera terhadap hukum dan otoritas sanksi kami, diikuti dengan tindakan yang sesuai," tegasnya.
Pemerintahan Presiden Joe Biden dengan cepat meluncurkan diskusi internal tingkat tinggi, untuk menyusun tanggapan terhadap kudeta dan berencana untuk berkonsultasi secara dengan Kongres AS.
“Kami akan bekerja dengan mitra kami di seluruh kawasan dan dunia untuk mendukung pemulihan demokrasi dan supremasi hukum, serta meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab untuk membatalkan transisi demokrasi Burma,” tandasnya.
Ikuti berita dalam dan luar negeri lainnya hanya di VOI.id, Waktunya Merevolusi Pemberitaan!
Terkait
