SURABAYA - Usulan PPP Jawa Timur terkait capres dan cawapres menghiasi berita pilpres 2024. Dalam usulan tersebut, PPP Jawa Timur mengajukan nama Anies Baswedan-Khofifah Indar Parawansa.
Berita Pilpres 2024
Menanggapi usulan tersebut, Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PPP Arsul Sani menilai makin banyak sosok yang ditampilkan dan dipasangkan sejak awal maka makin bagus demokrasi Pilpres 2024 mendatang.
BACA JUGA:
Menurut Arsul Sani, makin banyak calon yang dimunculkan, masyarakat akan mendapat kesempatan untuk memberikan penilaian calon yang terbaik.
Nama yang Dipasangkan
Dia pun mengaku memperhatikan sejumlah nama yang dipasangkan, misalnya Anies Baswedan-Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), adapula Ganjar Pranowo-Sandiaga Uno.
"Sosok yang ditampilkan dan dipasang-pasangkan dari awal, hemat saya itu akan lebih bagus. Ada duet Anies-AHY, tapi ada juga yang memunculkan misalnya duet Ganjar Pranowo-Sandi. Itu kan udah muncul juga," ujar Arsul kepada wartawan, Kamis, 21 Juli.
"Ada juga Anies-Khofifah. Saya lihat kemarin ada sejumlah teman di PPP Jawa Timur mengusulkan itu juga. Enggak apa-apa, makin bagus," sambungnya.
Koalisi Indonesia Bersatu
Terkait Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), Arsul menegaskan bahwa PPP masih setia di KIB. Namun, kata dia, KIB belum berbicara soal paslon sebab masih dalam tahap identifikasi calon-calon yang potensial dan juga mencermati perkembangan.
"Kami belum akan bicara soal paslon, baru tahap identifikasi saja. Sambil mencermati perkembangan," katanya.
Selesaikan Platform Koalisi
Arsul mengungkapkan, KIB masih fokus menyelesaikan platform koalisi. Sebab menurutnya, sebagai gabungan partai politik, KIB ingin calon potensial yang didukung kelak dapat membawa dan sesuai dengan platform KIB. Sehingga posisinya tidak hanya menjadi kendaraan di Pilpres.
"KIB memang dari awal ingin tradisi politik kita, tradisi parpol kita itu yaitu tadi, punya dulu platformnya apa. Mau ngapain sih kita itu ngusung si A, gitu lho," ungkap Arsul.
"Kalau yang dulu-dulu kan gak begitu, kita langsung ngusung orangnya. Nah dengan kita kemudian bicara dari jauh itu, maka ada kesempatan, jadi parpol itu sebagai pemegang mandat konstitusi untuk mencalonkan paslon dalam pilpres itu tidak hanya sekedar sebagai angkutan kota saja," katanya.
Terkait
