SURABAYA - Munculnya virus Corona varian Omicron mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam pernyataannya, ia mengatakan bahwa kebijakan untuk mengantisipasi dan memitigasi berbagai varian baru virus Corona seperti Omicron atau varian B.1.1.529, harus diterapkan sedini mungkin. Hal itu dilakukan agar tak mengganggu program reformasi struktural dan pemulihan ekonomi nasional.
"Selain varian lama di beberapa negara telah muncul varian baru varian Omicron yang harus menambah kewaspadaan kita. Antisipasi dan mitigasi perlu dipersiapkan sedini mungkin," ujar Presiden Jokowi saat Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022, di Istana Negara, Jakarta, Senin, 29 November.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Omicron Masuk ke Tanah Air, Jokowi: Jangan Sampai Terjadi Penularan Lokal
16 Desember 2021, 16:24 -
| BERITA
Jokowi: Pasien COVID-19 Terpapar Omicron Tak Perlu Dirawat di Rumah Sakit
03 Februari 2022, 20:47
Presiden Jokowi Minta Waspadai Varian Omicron
Selain itu Presiden Jokowi juga mengingatkan agar jajaran pemerintah pusat dan daerah tetap waspada dengan COVID-19 karena pandemi belum berakhir. Persebaran virus Corona, ditegaskan Presiden, masih menjadi ancaman bagi dunia, termasuk Indonesia.
Adanya ketidakpastian tersebut, Presiden menegaskan bahwa APBN 2022 disusun sebagai instrumen fiskal yang responsif, antisipatif, dan juga fleksibel. Selain APBN 2022 juga mengakomodasi berbagai inovasi dan antisipasi berbagai perubahan yang terjadi, namun dengan tata kelola keuangan dan administrasi yang baik.
Presiden juga menegaskan bahwa APBN 2022 juga harus tetap dapat mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan melanjutkan agenda reformasi struktural. "APBN tahun 2022 memiliki peran sentral," ucap Presiden menegaskan dilansir Antara.
6 Fokus Kebijakan APBN 2022
Terdapat enam fokus kebijakan utama pada APBN 2022. Enam fokus itu adalah, pertama, melanjutkan kebijakan pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu dan rentan.
"Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based-budgeting agar belanja lebih efisien," tutur Presiden Jokowi.
Turut hadir dalam penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022 itu, yakni Wakil Presiden Ma’ruf Amin, kemudian jajaran pimpinan lembaga tinggi negara, di antaranya, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua BPK Agung Firman Sampurna, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa, dan jajaran menteri kabinet Indonesia Maju.
Terkait
