SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur diminta untuk memaksimalkan penggunaan belanja tak terduga (BTT) untuk kepentingan penanganan wabah PMK di Jatim. Permintaan ini diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anwar Sadad.
"Setelah payung hukum penggunaan BTT nantinya ada, Pemprov sudah harus menentukannya dengan jelas bagaimana penyaluran, termasuk pengoptimalan agar tepat sasaran," jelasnya saat mendampingi Plt Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak meninjau peternakan sapi perah di Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, dilansir ANTARA, Rabu, 6 Juli.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Pedagang Ternak di Pasuruan Diminta Tak Ambil Sapi dari Wilayah Wabah PMK
07 Juni 2022, 12:36 -
| BERITA
Khofifah Janji Segera Bangun Jembatan Gantung Ambruk di Kregenan Probolinggo
09 September 2022, 22:05
Penanganan PMK di Jatim
Dalam kesempatan itu, Anwar Sadad juga memberi apresiasi atas gerak cepat Pemprov yang langsung datang ke lokasi peternakan sehingga mengetahui kondisi para peternak yang saat ini mengalami kesulitan akibat wabah PMK.
Ia menilai penggunaan dana BTT nantinya tak hanya digunakan untuk membeli obat ternak, namun juga sebagai kompensasi kepada para peternak yang sapinya mati akibat PMK.
"Karena dari hewan ternak mereka hidup. Semisal sapi perah, kalau sapi sakit, atau bahkan sampai mati maka tidak berproduksi dan peternak tidak mendapat pemasukan," ucap Ketua DPD Gerindra Jatim tersebut.
Kawal Hingga Tuntas
Gus Sadad, sapaan akrabnya, meminta Pemprov Jatim terus mengawal hingga tuntas, terlebih di kawasan-kawasan yang menjadi "zona merah" wabah PMK.
"Kehadiran Pemprov di lokasi peternakan membuat peternak tidak sendirian. Semoga semua pihak bisa mengawalnya hingga tuntas dan segera berakhir wabah ini," katanya.
Melaporkan Hewan Ternak
Anwar Sadad juga mengimbau kepada para peternak untuk segera melapor dan menginformasikan kepada petugas jika hewan ternaknya terindikasi serta bergejala PMK.
Hal tersebut, kata dia, penting dilakukan untuk menghindarkan hewan ternak dari ancaman-ancaman penyakit menjadi semakin parah.
"Berdasarkan informasi dokter hewan, kalau diketahui sejak dini, masa pemulihannya bisa 3-4 hari. Kalau telat pasti lebih lama. Kami berharap peran dan sinergitas dari semua pihak," tutur dia.
Bantuan untuk Peternak
Sementara itu, Pemprov menjamin bantuan atau kompensasi bagi peternak yang hewannya sakit, bahkan mati akibat terserang PMK.
Plt Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menyampaikan penggeseran anggaran dari anggaran BTT untuk penanganan wabah PMK pada ternak berupa obat-obatan dan kompensasi akan dilakukan sambil menunggu keputusan pemerintah pusat melalui Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 32 Tahun 2022.
"Inmendagri menjadi landasan komperehensif dalam penanganan darurat terhadap PMK. Bukan hanya menjawab BTT, melainkan semua hal-hal harus dilakukan pemerintah daerah dalam menyikapi berkembangnya penyakit ini," kata Emil Dardak.
Pemprov Jatim, lanjut dia, tidak ingin gegabah sebab masih ada kebijakan di tingkat nasional dan provinsi ingin memastikan konsepnya sehingga jelas arah kompensasinya.
Artikel ini telah tayang dengan judul Wakil Ketua DPRD Jatim Minta Pemprov Maksimalkan BTT Tangani PMK.
Selain terkait penanganan PMK di Jatim, dapatkan informasi dan berita daerah Jawa Timur melalui VOI Jatim.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #golkar #pilkada jakarta #judi online #gunung lewotobi laki lakiPopuler
Terkait
