SURABAYA – Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya berupa pembatasan pengunjung mal sebelum lebaran dinilai harus bijaksana dalam pelaksanaannya di lapangan. Legislator berharap agar kebijakan tersebut tidak sampai rugikan pengusaha mal dan pemilik gerai.
"Saya pikir akan lebih bijak disesuaikan dengan situasi dan keadaan di lapangan," katanya, dikutip dari Antara.
BACA JUGA:
Selain Pembatasan Pengunjung Mal, Prokes Juga Harus Jalan
Pemkot Surabaya sebelumnya pada 3 Mei 2021 mengeluarkan Surat Edaran (SE) bernomor 443/5684/436.8.4/2021 yang ditujukan kepada pengelola atau penanggung jawab mal. SE itu bertujuan, untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung dan penyebaran COVID-19 di mal.
John Thamrun mengatakan, sudah seharusnya Pemkot Surabaya mengatur kapasitas mal yang ada di Surabaya. Namun, lanjut dia, di dalam pelaksanaannya di lapangan juga harus disikapi dengan bijaksana, bahwa jumlah gerai atau toko yang ada di dalam juga perlu diperhatikan.
Menurut dia, perayaan hari besar keagamaan seperti Lebaran adalah waktunya bagi pemilik gerai panen karena banyaknya pengunjung mal. Namun, kata dia, dikarenakan masih pandemi COVID-19, sehingga harus ada pengawasan protokol kesehatan secara ketat serta alur pengaturan dan pembatasan pengunjung mal.
"Saya setuju saja kalau itu untuk memutus mata rantai COVID-19. Yang penting adalah prokes harus dijalankan sebagaimana mestinya. Meski sekarang sudah banyak masyarakat yang telah menerima vaksin, tapi tetap harus menaati prokes," katanya.
Ia mengatakan para pemilik toko atau gerai di dalam mal juga sudah membatasi pengunjungnya yang masuk ke dalam tokonya.
"Ini yang menurut saya harus diperketat dan diperkuat pengawasannya selain dari jumlah pengunjung yang masuk," ujarnya.
Artikel ini telah tayang dengan judul Anggota DPRD Surabaya: Pembatasan Mal Jangan Sampai Rugikan Pengusaha Mal dan Pemilik Gerai.
Selain terkait kebijakan pembatasan pengunjung mal, dapatkan informasi dan berita nasional maupun internasional lainnya melalui VOI.