Julukan Baru dari BEM Unnes untuk Ma'ruf Amin dan Puan: The King of Silent dan The Queen of Ghosting

SURABAYA – Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes) memberikan julukan ke sejumlah pejabat sebagai bentuk kritik. Hal ini menyusul pemberian julukan The King of Lip Service yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI).

Pertama, mereka menjuluki Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai The King of Silent. Julukan ini disematkan karena Ma'ruf harusnya tak menihilkan eksistensinya di muka publik di tengah pandemi COVID-19 dan bisa mengisi kekosongan peran yang tak bisa diisi Presiden Jokowi.

"Secara umum, masyarakat menialai Wakil Presiden Ma'ruf Amin terlihat absen dan diam," demikian dikutip dari Instagram @bemkmunnes pada Rabu, 7 Juli.

BEM Unnes Soroti Puan Maharani

Lebih lanjut, mereka menganggap Ma'ruf hanya sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim bias yang dikaitkan pada identitas dan agama tertentu.

"Hal ini tampak pada statement politiknya tentang halalnya BPJS dan hukum Fardlu Kifayyah melaksanakan vaksinasi COVID-19," tulis BEM KM Unnes.

Pejabat kedua yang disasar mereka adalah Ketua DPR RI Puan Maharani dengan memberi julukan The Queen of Ghosting. Mereka menilai berbagai produk legislasi yang dihasilkan di tengah pandemi COVID-19 saat ini tak berparadigma kerakyatan dan tak berpihak pada kelompok rentan.

"(Contohnya, red) UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker dan seterusnya, serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya," ungkap mereka.

Berikutnya, sama seperti BEM UI mereka juga menjuluki Presiden Jokowi sebagai The King of Lip Service. Menurut mereka Jokowi kurang becus dalam melaksanakan tugasnya sebagai presiden dan mengingkari janji politiknya.

Hal ini tampak dengan tinjauan perbandingan fakta dan janji yang pernah disampaikan eks Gubernur DKI Jakarta tersebut selama menjabat.

"Misalnya perihal hutang negara, komitmen terhadap demokrasi dan penanganan pandemi. Meskipun tampak pemerintah melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin, akan tetapi fakta menunjukan hal-hal yang seringkali kontradiktif dan paradoksal," kata mereka.