SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur diminta untuk menerapkan standar operasional prosedur (SOP) tentang pengecekan dan pendataan masyarakat berpenghasilan rendah di Surabaya. Permintaan ini disampaikan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya
Menurut Eri Cahyadi, ekonomi kerakyakat harus digerakkan karena Surabaya kini masuk dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Meminta Fotokopi KTP dan KK untuk Bansos di Surabaya Tidak Diizinkan Walkot Eri Cahyadi
03 Agustus 2022, 16:22 -
| BERITA
Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya Ditargetkan Berkurang di Akhir 2022
28 April 2022, 14:38
"Gotong royong dari semua pihak sudah berjalan dengan baik," katanya dikutip Antara, Minggu 27 Maret.
Terlebih, ekonomi kerakyatan Surabaya kini sudah diperkuat dengan peraturan dari pemerintah pusat, bahwa 40 persen APBD harus dikerjakan oleh UMKM.
Data MBR Diminta untuk Diperbaiki
Eri menilai, gerakan ekonomi kerakyatan ini harus bisa dirasakan oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk itu, dia pun meminta jajarannya itu untuk mengecek dan memperbaiki kembali data MBR Surabaya. Bahkan, ia juga meminta dibuatkan SOP tentang pengecekan dan pendataan MBR.
"Kalau data MBR sudah clear, lalu bisa dipetakan dan dipecah-pecah untuk diberikan intervensi," katanya.
Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono sebelumnya menyatakan, pertumbuhan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Surabaya harus diperkuat melalui program Program Bulan Maret Padat Karya.
"Tujuan pokok program padat karya yang tekah diresmikan wali kota beberapa hari lalu adalah untuk memberdayakan SDM warga Surabaya," katanya.
Program Padat Karya
Menurut dia, pihaknya mengapresiasi upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi di Surabaya oleh Pemerintah Kota Surabaya di masa PPKM Level 1.
Ia mengatakan, program padat karya sudah direncanakan DPRD Surabaya dan Pemkot Surabaya sejak pembahasan perubahan APBD Surabaya 2021. "Namun waktu itu pemerintah kota belum siap. Baru pada tahun 2022 ini dilaksanakan komitmen bersama tersebut," ujarnya.
Dengan program padat karya tersebut diharapkan bisa menyerap tenaga kerja warga Surabaya khususnya warga MBR sehingga mengurangi pengangguran dan menumbuhkan daya beli masyarakat, demikian Adi Sutarwijono.
Artikel ini telah tayang dengan judul Gelar Program Ekonomi Kerakyatan, Pemkot Surabaya Perbaiki Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Selain terkait masyarakat berpenghasilan rendah di Surabaya, dapatkan informasi dan berita daerah Jawa Timur melalui VOI Jatim.
Terkait
