Aset Milik Pengemplang Pajak di Madiun Disita Petugas Pajak

SURABAYA - Aset milik pengemplang pajak di Madiun yang berinisial RS disita. Penyitaan dilakukan oleh petugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II (Kanwil DJP Jatim II).

Penyitaan Aset Pengemplang Pajak di Madiun

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil DJP Jatim II Dudung Rudi Hendratna menjelaskan bahwa penyitaan dilakukan pada aset yang berupa tanah seluas tanah 77 meter persegi dan bangunan seluas 148 meter persegi yang berlokasi di Kota Madiun.

RS sendiri sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana di bidang perpajakan. 

"RS ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana di bidang perpajakan yakni dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan (SPT Tahunan PPh Orang Pribadi) dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap untuk tahun pajak 2015 sampai dengan 2017," jelasnya dilansir Antara, Rabu, 13 April.

Tak Melaporkan Usaha

RS disebut tak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP serta tidak menyampaikan SPT masa PPN untuk masa pajak Januari 2016 sampai dengan Desember 2017.

"Hal itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf a, c, dan d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)," paparnya.

Penagihan Persuasif Sempat Dilakukan

Dudung mengatakan, sebelum dilakukan proses sita terhadap aset wajib pajak, Kanwil DJP Jatim II selalu mengutamakan tindakan penagihan secara persuasif kepada wajib pajak.

"Wajib pajak didorong untuk patuh terhadap ketentuan yang berlaku, namun jika belum berhasil maka selanjutnya dilakukan penagihan aktif, di antaranya dengan tindakan penyitaan tersebut," ucapnya.

Dudung mengatakan, beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur II juga telah melakukan tindakan penagihan aktif dengan menyita aset para penunggak pajak, di antaranya KPP Madya Sidoarjo, KPP Madya Gresik, KPP Pratama Lamongan, KPP Pratama Sidoarjo Barat, dan KPP Pratama Gresik.

"Aset wajib pajak yang disita beragam, mulai dari truk, mobil, rumah, rekening bank, hingga uang tunai," tuturnya.

Penegakan Hukum di Perpajakan

Tindakan penyitaan atas aset wajib pajak yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJP Jatim II menunjukkan keseriusan dalam melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan.

"Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana perpajakan, sekaligus menjadi upaya pengamanan penerimaan negara," ujarnya.