Program Jawa Timur: Ada Tujuh Prioritas Pembangunan yang Dilaksanakan Tahun Depan

SURABAYA - Ada tujuh prioritas pembangunan yang dilakukan di Jawa Timur pada 2023 nanti. Program Jawa Timur tersebut disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.

"Tujuh prioritas tersebut sudah diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional 2023," ujarnya dikutip Antara, Selasa, 19 April.

7 Program Jawa Timur

Adapun ketujuh prioritas pembangunan tersebut adalah pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata, penguatan konektivitas antarwilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur.

Kemudian, peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, produktivitas daya saing ketenagakerjaan dan pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.

Selanjutnya, peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumberdaya energi, peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup, dan terakhir peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum serta peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Jatim.

Perekonomian Jatim Membaik

Bersamaan dengan turunnya kondisi pandemi, Khofifah mengatakan bahwa perekonomian Jawa Timur mulai membaik dengan nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 3,57 persen. Selain itu Jatim juga jadi kontributor terbesar kedua terhadap pertumbuhan ekonomi pulau Jawa, yakni sebesar 25,01 persen.

Termasuk terhadap total perekonomian di Indonesia dengan kontribusi sebesar 14,48 persen.

"Pada 2023, perekonomian Jatim kami target tumbuh sebesar 3,45 persen sampai 5,15 persen," ucap mantan menteri sosial tersebut.

Realisasi Investasi di Jatim

Sejalan dengan semakin terkendalinya pandemi COVID-19, realisasi investasi Jatim 2021 juga terangkat, bahkan menjadi yang tertinggi selama lima tahun terakhir.

Yakni, capaian kinerja Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 2021 sebesar Rp52,5 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp27 triliun.

Sementara itu, Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti sebagai wakil daerah Jatim menyampaikan akan membawa aspirasi masyarakat Jatim untuk diperjuangkan di perencanaan Nasional.

Sistem Ekonomi Pancasila

Ia juga menegaskan dalam sistem ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam, rakyat sebagai pemilik kedaulatan tidak boleh kalah oleh oligarki.

"Oleh karena itu, sistem ekonomi pancasila yang disusun sebagai usaha bersama untuk kemakmuran rakyat, mutlak dan wajib dikembalikan," tuturnya.