Tahun 2022, Pemprov Jatim Fokus pada Pemulihan Ekonomi, Infrastruktur, Pembangunan SDM, dan Reformasi Layanan Dasar

Surabaya – Pemprov Jawa Timur akan berfokus pada beberapa hal pada tahun 2022. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Ia menyatakan bahwa Pemprov Jatim akan fokus pada pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur wilayah Selatan Jatim, pembangunan sumber daya manusia (SDM),dan reformasi pelayanan dasar seperti kesehatan.

"Ada beberapa isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan Jatim, bahkan nasional," kata Khofifah di sela Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Jatim Tahun 2022 di Surabaya pada Kamis, 16 April, dikutip dari Antara.

Pemprov Jawa Timur Ingin Berantas Kemiskinan

Ada beberapa isu strategis nasional seperti ketertinggalan infrastruktur di wilayah Selatan Jatim, angka kemiskinan yang tinggi di pedesaan, kematian ibu dan bayi yang tinggi, dan sebagainya.

Ia menilai, untuk menyelaraskan RKP dengan RKPD Jatim di tahun 2022 ada tujuh rancangan prioritas pembangunan Jatim, yaitu pemulihan ekonomi kerakyatan lewat peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata, penguatan konektivitas antarwilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan.

Lalu peningkatan layanan Infrastruktur, serta meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas, dan daya saing ketenagakerjaan serta pemberantasan kemiskinan.

Tak hanya itu, ada pula peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal, peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi, peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup, serta peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jatim.

Target Pemprov Jawa Timur Telan Dana Ratusan Truliun

Khofifah Indar Parawansa juga mengatakan bahwa dalam rangka percepatan pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional dan pemerataan pembangunan nasional khususnya di Jatim, sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019, maka dari itu diperlukan langkah strategis dan terintegrasi dari Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

"Tentu untuk meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian daerah dan nasional," katanya.

Secara keseluruhan, proyek percepatan ini menelan dana investasi sebesar Rp294,34 triliun. Ia berharap hal tersebut mampu meningkatkan pembangunan ekonomi melalui peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, mempercepat pembangunan,memunculkan lapangan pekerjaan, serta pemulihan ekonomi nasional terutama di Jawa Timur.

Selain terkait target Pemprov Jawa Timur, dapatkan informasi dan berita nasional maupun internasional lainnya melalui VOI.