Pedagang di Masjid Al Akbar Surabaya Dianggap Mengganggu Pengguna Jalan Tol

SURABAYA - Para pedagang kaki lima (PKL) yang berdagang di sekitaran Masjid Al Akbar Kota Surabaya, Jawa Timur, dinilai oleh pengguna jalan mengganggu akses masuk mereka ke jalan tol. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna.

"Kami dapat pengaduan dari pengguna jalan umum yang merasa terganggu di tengah padatnya pedagang. Sehingga mereka yang terburu-buru mau ke rumah sakit lewat tol atau yang mau ada urusan lewat tol jadi kesulitan," ujar Pertiwi Ayu di Surabaya, Selasa 26 April dikutip dari Antara.

Rapat Terkait Pedagang di Masjid Al Akbar Surabaya

Untuk saat ini, Komisi A sudah telah menggelar rapat dengar pendapat yang mengundang mengundang sejumlah pihak.

Dalam rapat dihadiri oleh Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Satpol PP, Pengelola Masjid Al Akbar, empat koordinator PKL Masjid Al Akbar, Kecamatan Gayungan dan Kelurahan Jambangan.

Pedagang Dikelola LSM 

Politikus Partai Golkar tersebut menambahkan, keberadaan PKL di Masjid Al Akbar tidak dikelola oleh pihak masjid, melainkan oleh sejumlah kelompok lembaga swadaya masyarakat (LSM).

"Ada empat kelompok LSM yang mengelola di sana. Di bagian timur, bagian utara, bagian barat, dan bagian lapangan. Sehingga pada rapat kali ini kita mengundang para koordinator pengelola tersebut," katanya.

Menurut dia dari rapat dengar pendapat tersebut disepakati kalau keberadaan PKL di Masjid Al Akbar segera ditertibkan dan dirapikan.

"Supaya tidak berantakan lagi, sehingga keindahan Masjid Al Akbar bisa dinikmati masyarakat dengan ditata lebih rapi lagi," katanya.

PKL Menolak Ditata

Ia mengatakan sebelumnya seorang koordinator PKL sempat menentang adanya penataan PKL di kawasan Masjid Al Akbar dengan berbagai macam alasan di antaranya karena mereka sudah lama di sana.

Bahkan, lanjut dia, Pemkot Surabaya sudah menyediakan lahan di sisi utara Masjid Al Akbar untuk relokasi PKL. Relokasi tersebut dijadwalkan pada 16 Mei 2022.

"Jadi bukan kami meniadakan PKL tersebut. Tentunya PKL yang menjadi prioritas adalah yang ber KTP Surabaya dan warga sekitar. Seperti warga Jambangan dan warga Pagesangan, untuk meningkatkan perekonomian mereka," katanya.

Pengelolaan PKL Libatkan Pengurus Masjid

Untuk itu, kata dia, Komisi A meminta pengelolaan PKL juga melibatkan pengelola Masjid Al Akbar karena lahan yang digunakan PKL itu statusnya sertifikat hak guna bangunan (SHGB) di atas Hak pengelolaan lahan (HPL).

"Artinya SHGB-nya di Masjid Al Akbar sehingga pihak Masjid Al Akbar harus dilibatkan," demikian Pertiwi Ayu Krishna.