Wawali Surabaya Pantau Penerapan Program JKS di Lapangan

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji melakukan pemantauan sekaligus memastikan bahwa pekasanaan program Jaminan Kesehatan Semesta (JKS) atau Universal Health Coverage (UHC) di Surabaya berjalan dengan lancar.

"Ada beberapa tempat rumah sakit swasta yang telah kami tinjau sudah ada pendampingan. Bilamana ada pasien yang mungkin ada masalah KTP atau apa, mereka akan dibantu oleh petugas Dinas Kesehatan yang ditempatkan di masing-masing rumah sakit," papar Armuji di Surabaya, dikutip dari Antara, Senin, 12 April.

Dengan adanya program JKS, warga yang ingin berobat ke rumah sakit cukup memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nantinya mereka akan dilayani secara gratis. Program tersebut sudah berjalan di Kota Surabaya per 1 April 2021 dan hingga saat ini Pemkot masih terus melakukan evaluasi.

Pemkot Surabaya Terus Evaluasi Program JKS

Armuji menilai, evaluasi dilakukan agar tidak ada kendala selama penerapan program JKS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di lapangan.

Demi memastikan hal tersebut, Armuji mengawasi beberapa rumah sakit swasta yang telah bekerja sama dengan pemkot. Armuju juga berkunjung ke salah satu rumah sakit, yakni RS Umum Adi Husada Kapasari Surabaya.

Lelaki yang juga disapa Cak Ji itu ingin tahu bagaimana penerapan program JKS di lapangan, terutama pada rumah sakit swasta.

"Makanya kita turun ke lapangan. Kita melihat sejauh mana layanan dari pada Dinas Kesehatan," tutur Cak Ji.

Hal tersebut sebagai komitmen Cak Ji untuk memastikan masyarakat mendapat layanan program JKS dengan baik. Baginya, pelayanan kesehatan itu adalah yang utama. Bahkan, pemkot melalui Dinas Kesehatan menempatkan petugas di masing-masing rumah sakit swasta agar program berjalan optimal.

Petugas dari Dinkes Surabaya juga akan membantu warga yang menemui kendala saat memanfaatkan layanan JKS. Cak Ji menilai orang sakit butuh pelayanan prima.

"Supaya layanannya cukup prima dan lancar. Karena orang yang sakit pun butuh pelayanan yang terbaik," katanya.

Namun, ia mengimbau agar masyarakat dapat memilih fasilitas kesehatan terdekat dengan domisili rumah. Tentunya rumah sakit yang dipilih itu sudah bekerja sama dengan pemkot dan BPJS Kesehatan dalam program JKS. Jika warga harus antre untuk mendapatkan layanan, pihak rumah sakit masih diberi alternatif rumah sakit lain.

"Supaya tidak terlalu banyak antrean. Tentunya itu menjadi salah satu alternatif untuk mereka berobat. Jadi jangan sungkan-sungkan ke rumah sakit, pasti akan dilayani dengan baik," tuturnya.

Warga Atusias dengan Program JKS

Dari hasil evaluasi Pemkot Surabaya, antusias masyarakat sangat luar biasa. Berdasarkan data yang tercatat, lebih dari 200 orang sudah terdaftar dalam layanan kesehatan gratis ini.

"Dari 200 orang itu mereka terdiri dari masyarakat yang daftarnya di kelurahan maupun di Faskes (Fasilitas Kesehatan)," ujar Kepala Dinkes Kota Surabaya, Febria Rachmanita.

Hal itu sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012, bahwa skema layanan kesehatan yang ideal adalah dengan cara berjenjang.

Warga dapat berobat ke Puskesmas, bila dibutuhkan warga akan dirujuk ke rumah sakit. Namun masyarakat bisa secara langsung menuju rumah sakit jika dalam kondisi darurat.

Selain terkait Program JKS, dapatkan informasi dan berita nasional maupun internasional lainnya melalui VOI.