Tak Mau Terjebak Tindakan Korupsi, Bupati Lumajang Cak Thoriq Minta KPK Jadi Pendamping Kelola Tambang Pasir

SURABAYA – Bupati Lumajang Cak Thoriq mengajukan permintaan pada KPK untuk mennjadi pendamping dalam pengelolaan pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Hal itu dilakukan agar tak terjadi potensi tindakan korupsi.

"Kami minta pendampingan dari KPK agar inovasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak menyalahi aturan yang ada, terutama terkait pertambangan pasir," ujar pria yang juga dikenal dengan nama horiqul Haq dalam rapat koordinasi monitoring dan evaluasi Monitoring Center Of Prevention (MCP) dengan tim KPK di Lumajang dikutip Antara, Kamis, 23 September.

Bupati Lumajang Cak Thoriq Ingin Tambang Pasir Dimaksimalkan

Cak Thoriq mengatakan ada 59 penambang pasir berizin, 50 di antaranya aktif, 1 penambang izinnya mati, sementara sisanya tidak ada yang melakukan aktivitas pertambangan, sehingga potensi pendapatan pajak dari pertambangan pasir diasumsikan mencapai Rp35 miliar.

"Harapannya kami berinovasi melayani masyarakat dengan baik tapi dengan tata cara yang baik dan benar, kami mohon didampingi yang berkaitan dengan hal-hal inovasi kami, terutama tentang pertambangan pasir," tuturnya.

Untuk memaksimalkan pendapatan pajak pertambangan pasir, Pemkab Lumajang saat ini sedang membangun stokpile terpadu untuk memperbaiki manajemen pengelolaan pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang.

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK Brigjen Bahtiar Ujang Purnama menjelaskan kedatanganya di Kabupaten Lumajang dalam rangka melakukan komunikasi dua arah baik dengan pemerintah daerah maupun instansi nonpemerintah daerah sesuai dengan fungsi pengawasan tata kelola pemerintah daerah.

"Bagaimana upaya-upaya pemerintah daerah menghilangkan berbagai macam potensi tindakan korupsi," ujarnya.

Dia menjelaskan KPK sedang memetakan delapan area intervensi pemerintah daerah yang menjadi fokus pencegahan korupsi yaitu mulai dari perencanaan dan penganggaran anggaran daerah, pengadaan barang dan jasa, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen ASN, manajemen aset, penguatan pengawasan APIP, pengelolaan dana desa dan pelayanan publik.

"Untuk itu, saya berharap ada keseriusan pemerintah untuk menanggulangi dan memerangi korupsi di daerah dengan delapan area intervensi pemda tersebut," katanya.

Artikel ini telah tayang dengan judul Bupati Lumajang Cak Thoriq Minta Bantuan KPK Dampingi Kelola Tambang Pasir.

Selain terkait Bupati Lumajang Cak Thoriq, dapatkan informasi dan berita nasional maupun internasional lainnya melalui VOI.