Jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya Capai 30 Persen Lebih

SURABAYA - Keberadaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Surabaya, Jawa Timur, mencapai satu juta lebih. Berdasarkan data per 26 Januari 2022, jumlahnya mencapai 1.085.588 jiwa dengan jumlah keluarga sebanyak 383.208 kepala keluarga (KK).

Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mennjelaskan, secara presentase, jumlah tersebut mencapai 30 persen dari jumlah penduduk Surabaya yang capai lebih kurang 3 juta jiwa didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020.

"Sedangkan pada 2021 menurut data BPS, profil penduduk miskin Surabaya tercatat sebanyak 5,23 persen atau 152.489 jiwa," katanya dikutip Antara, Rabu, 26 Januari.

Fungsi Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Database MBR tersebut, kata Armuji berfungsi untuk intervensi pelayanan yang dilakukan Pemkot Surabaya, berupa pemberian bantuan makanan, jaminan Kesehatan, bantuan biaya pendidikan, bantuan hukum dan bantuan sanksi denda pelayanan administrasi kependudukan, pengajuan rumah susun hingga program rumah tidak layak huni.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang tata cara pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan dan pelaporan data MBR yang perubahannya diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 53 Tahun 2020.

Adapun kriteria MBR berbeda dengan kriteria miskin menurut BPS. Pemeringkatan MBR oleh Dinas Sosial, lanjut dia, menggunakan proxy means test dengan melakukan perhitungan estimasi konsumsi.

Masyarakat Tak Perlu Risau

Sedangkan hasil pemeringkatan kesejahteraan rumah tangga warga Kota Surabaya dengan metode proxy means test yang masuk dalam desil 1, 2, 3 dan 4 akan masuk dalam database MBR.

"Jadi angka ini dinamis, yang jelas Pemkot Surabaya ingin memperluas jangkauan agar semua warga terlayani khususnya bagi mereka yang memerlukan intervensi kebijakan," ujarnya.

Armuji juga meminta masyarakat tidak terlalu risau dengan jumlah database MBR yang mencapai lebih dari satu juta jiwa, maka sasaran intervensi kebijakan pemkot bisa lebih diperluas.

"Tetapi kami juga kerja keras agar semua warga Surabaya bisa meningkat kesejahteraannya," katanya.