SURABAYA - Ada 25 perusahaan di Jatim yang mengajukan penangguhan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK). Data tersebut didasarkan pada catatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur.
Penangguhan diajukan lantaran perusahaan belum mampu membayarkan gaji pegawai sesuai UMK 2022 yang telah ditetapkan Pemprov Jatim.
BACA JUGA:
"Sampai saat ini ada 25 perusahaan yang sudah mengajukan penangguhan UMK. Kebanyakan perusahaan dari daerah ring satu Jatim," kata Kepala Disnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo, dikonfirmasi, Senin, 17 Januari.
Rincian Perusahaan di Jatim yang Ajukan Penangguhan
Adapun 25 perusahaan yang mengajukan penangguhan tersebar di daerah ring satu yakni dua perusahaan masing-masing di Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan delapan perusahaan di Sidoarjo. Lalu sembilan perusahaan di Pasuruan, tiga di Mojokerto, dan Malang satu perusahaan.
"Rata-rata perusahaan-perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK ini, bergerak di bidang tekstil, klinik swasta, percetakan, konstruksi dan industri alas kaki," katanya.
Himawan menyebut alasan perusahaan mengajukan penangguhan, salah satunya karena kapitalisasi perusahaan tidak cukup untuk membayar UMK.
Perusahaan Terancam Kurangi Tenaga Kerja
Jika keputusan UMK itu dijalankan, maka perusahaan yang mengajukan penangguhan ini terpaksa harus mengurangi tenaga kerja dan akan menggangu produksi.
"Dari pengajuan penangguhan tersebut saat ini masih menunggu keputusan dari Gubernur Jatim," ujarnya.
Untuk selanjutnya, kata Himawan, pihaknya akan melakukan verifikasi data permohonan penangguhan UMK tersebut sesuai dengan fakta di perusahaan.
"Nanti kita beri skoring validitas dari informasi dan kondisi riil, dan nanti Gubernur yang akan mempertimbangkan," katanya.
Terkait
