Kepuasan Publik Terhadap Pemerintah Turun, PPP: Tentu Ada Penyebabnya
Ilustrasi-Polisi tengah memeriksa kendaraan saat pemberlakuan PPKM di Jakarta (Foto: Irfan Meidianto/VOI)

Bagikan:

SURABAYA – Sekretaris Fraksi PPP di DPR Achmad Baidowi, mengomentari hasil survei Charta Politika yang menyebut tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah mengalami penurunan menjadi 62,4 persen.

Dari survei sebelumnya Mei 2021 tingkat kepercayaan pada pemerintahan beberada di angka 65,3 persen. Survei terbaru dirilis pada Kamis, 12 Agustus kemarin. 

Penyebab Turunnya Kepuasan Publik Terhadap Pemerintah

Menurut Awiek, sapaannya, penyebab menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah lantaran adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang cukup panjang. Bahkan, berubah-ubah istilah dari makro, darurat hingga berlevel.

"Tentu ada penyebabnya, seperti misalnya penerapan PPKM yang cukup panjang," ujar Awiek, Jumat, 13 Agustus.

Legislator dapil Jawa Timur ini menilai, di satu sisi pembatasan mobilitas penting demi mencegah melonjaknya kasus COVID-19. Namun, disisi lain ekonomi juga lesu karena mobilitas masyarakat yang serba dibatasi.

"Memang kondisinya dilematis. Mau dilonggarkan imbasnya penyebaran COVID-19 ndak terkendali. Terlalu diperketat, ekonomi lesu," kata Awiek.

Untuk itu, kata Awiek, penurunan kepuasan akibat PPKM Level 4 panjang ini harus menjadi perhatian pemerintah walaupun kondisi saat ini sangat dilematis.

"Ini harus menjadi perhatian pemerintah," kata Ketua DPP PPP itu. 

Artikel ini telah tayang dengan judul PPP Sebut PPKM Jadi Penyebab Turunnya Kepuasan Publik Terhadap Pemerintah.

Selain terkait kepuasan publik terhadap pemerintah, dapatkan informasi dan berita nasional maupun internasional lainnya melalui VOI.