SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya menargetkan semua asetnya tersertifikasi di tahun 2022. Untuk saat ini, masih ada sekitar 2 ribu aset yang belum bersertifikat.
"Jadi, saat ini kita tinggal menunggu keluarnya sertifikat itu dari BPN," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya, Selasa, 28 Desember.
BACA JUGA:
Sertifikasi Aset Pemkot Surabaya
Eri mengatakan bahwa pada Senin, 27 Desember, Pemkot Surabaya menerima sertifikat aset dari Pemprov Jatim sebanyak 132 sertifikat. Jumlah tersebut meliputi 39 sertifikat yang diproses BPN Surabaya 1, dan yang diproses BPN Surabaya 2 sebanyak 93 sertifikat.
"Tapi ini sudah yang kesekian kalinya yang kita terima," kata Eri Cahyadi.
Sampai saat ini ada sekitar 50 persen dari sekitar 4 ribu aset yang belum tersertifikat. Seluruh berkas yang diperlukan untuk sertifikasi aset sudah disetorkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN).
"Jadi, sekarang sudah sekitar 2 ribuan yang bersertifikat, tinggal 2 ribuan sekian lagi yang belum, target 2022 tuntas," katanya.
Gubernur Jatim Tekankan Sertifikasi
Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mengatakan penyelamatan aset milik negara dan barang milik negara adalah hal yang penting.
Bagi Khofifah, ini sangat penting karena kalau tidak tersertifikasi setiap bidang lahan, maka ketika ganti pemimpin dan ganti pejabat, barang ini bisa berganti kepemilikan. "Makanya KPK sangat konsen juga dalam penyelamatan aset milik negara dan barang milik negara ini," katanya.
Khofifah berharap ke depannya akan mendapatkan percepatan-percepatan berikutnya. Bahkan, ia berharap tahun depan sudah tuntas semuanya, sehingga aset-aset ini ada payung hukumnya dan tidak ada potensi atau kemungkinan hilang dan sebagainya.
"Makanya, Bupati dan wali kota harus memastikan aset-aset milik kabupaten atau kota yang mereka pimpin sudah termonitor semuanya apa belum," ujarnya.
Terkait
