Surabaya Dianggap Punya Pengalaman Reformasi Birokrasi, Peran Bu Risma Disinggung
Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPNBappenas Slamet Soedarsono dan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Surabaya Ikhsan (ANTARA/HO-Abdul Hakim)

Bagikan:

Surabaya – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berharap agar kota Surabaya, Jawa Timur dapat menjadi ikon pelaksanaan reformasi birokrasi di RI.

"Kami datang ke sini untuk belajar. Mudah-mudahan apa yang sudah dirintis sejak kepemimpinan Bu Risma  hingga saat ini menjadi model pemerintah kabupaten/kota lain," tutur Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas Slamet Soedarsono dalam FGD Reformasi Birokrasi, dikutip dari Antara, Kamis, 15 April.

Bukti Reformasi Birokrasi Surabaya Berhasil

Ia menilai, hal terpenting dalam reformasi birokrasi yakni sumber daya manusia (SDM). Sayangnya, yang jadi masalah di banyak pemerintah daerah adalah masalah SDM.

"Kenapa yang satu bisa mengatasi ini, sedangkan yang lain mengeluh karena sistem dan kelembagaan yang susah serta SDM rendah," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa ASN adalah bagian dari agen perubahan dan pembangunan. Selain itu ANS juga sebagai pemersatu lantaran dianggap paham dengan kebinekaan, NKRI, dan Pancasila.

"Surabaya punya pengalaman dalam hal reformasi birokrasi. Kalau ini bagus, Medan, Bandung, dan Makassar bisa mencontoh Surabaya. Jadi legowo tidak perlu belajar ke ke luar negeri, cukup di Surabaya saja," ujarnya pula.

Cara yang ditempuh dan pendekatan yang dilakukan demi kemajuan Kota Surabaya dibuktikan dengan hijaunya kota dibarengi dengan masyarakat yang sejahtera.

"Tidak bisa menutup fakta, ada sentuhan dari kepemimpinan Bu Risma dan timnya saat itu. Jadi unsur kepemimpinan itu penting," sambungnya lagi.

Pemkot Surabaya Sempat Bingung Saat Awal Pandemi

Adapun Focus Group Discusion (FGD) Reformasi Birokrasi di Pemkot Surabaya adalah untuk mengetahui inovasi pemkot dalam meningkatkan kualitas publik, serta tahu peran dan dukungan Kementrian PANRB dalam proses asistensi pelaksanaan reformasi birokrasi di Surabaya.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Surabaya Ikhsan menjelaskan, saat pandemi awal pihaknya sempat merasa bingung. Hal itu dikarenakan adanya tuntutan pelayanan yang tetap buka, namun interaksi harus dikurangi.

"Tapi kemudian teman-teman di pemkot sering koordinasi untuk mempelajari hal-hal baru, sehingga tercipta sejumlah aplikasi. Targetnya habis Lebaran tahun ini semua bisa jalan karena kami sudah menyiapkan aplikasi yang terintegrasi," tuturnya.

Selain terkait reformasi birokrasi Surabaya, dapatkan informasi dan berita nasional maupun internasional lainnya melalui VOI.