Ada Rencana Pembubaran Asosiasi Muslim dan Penutupan Masjid di Prancis, Ini Alasannya

SURABAYA - Ada rencana penutupan masjid di Prancis akhir tahun 2021 nanti. Tak hanya itu, pembubaran asosiasi Muslim juga akan dilakukan oleh Otoritas Prancis. Hal itu sebagaimana diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin.

Darmanin mengatakan bahwa masjid dan asosiasi yang bakal ditutup diduga mempromosikan Islamisme radikal, dalam pengumumannya Selasa kemarin.

Penutupan Masjid di Prancis dan Penyitaan Rekening Pengelola 

Tak hanya itu, Gerald Darmanin juga menyambut baik keputusan untuk menutup sebuah masjid di kota Allonnes selama enam bulan karena mereka membela Islam radikal. Selain itu rekening bank pengelola masjid juga disita.

Lebih jauh diterangkan olehnya, 13 asosiasi telah ditutup di negara itu, semenjak Emmanuel Macron menjabat sebagai Presiden. Total, 92 dari 2.500 masjid di negara itu ditutup lantaran pemeriksaan yang dilakukan otoritas terkait, melansir Yenisafak 27 Oktober.

Sementara itu, sekitar 36 ribu izin tinggal orang asing telah dibatalkan sejak September 2020, dengan alasan orang-orang tersebut diduga mengancam ketertiban umum.

UU Kontroversial di Prancis

Agustus lalu, otoritas konstitusional tertinggi Prancis menyetujui undang-undang 'anti-separatisme' yang kontroversial dan menuai kritik lantaran menyudutkan Muslim dan hanya menghapus dua pasalnya.

RUU itu disahkan oleh Majelis Nasional pada bulan Juli, meskipun ada tentangan kuat dari anggota parlemen sayap kanan dan kiri.

Namun, pemerintah mengklaim undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memperkuat sistem sekuler Prancis. Sementara, para kritikus percaya undang-undang itu membatasi kebebasan beragama dan meminggirkan umat Islam.

RUU tersebut juga dikritik karena menargetkan komunitas Muslim Prancis yang terbesar di Eropa, dengan 3,35 juta anggota, serta memberlakukan pembatasan pada banyak aspek kehidupan mereka.

Pejabat Dibolehkan Campuri Urusan Masjid

Undang-undang mengizinkan pejabat untuk campur tangan di masjid dan asosiasi yang bertanggung jawab atas administrasi mereka, serta mengontrol keuangan asosiasi yang berafiliasi dengan Muslim dan organisasi non-pemerintah (LSM). Aturan tersebut juga membatasi pilihan pendidikan Muslim dengan membuat homeschooling yang tunduk izin resmi.