2.740 Pemilik Gedung di Surabaya Tak Punya Sertifikat Laik Fungsi, Pemkot Beri Teguran karena Rawan Kerusakan

SURABAYA - Sebanyak 2.740 pemilik bangunan gedung di Surabaya, Jawa Timur tak memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Atas hal tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kemudian memberikan sanksi kepada para pemilik bangunan tersebut.

"Jadi kami melakukan peneguran dari wajib SLF itu yang kami data ada 2.740 dan sudah kita tegur semua. Karena memang mereka banyak yang tidak tahu apa itu SLF," jelas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajat, di Surabaya, Senin, 4 Juli.

Tingginya Gedung di Surabaya Rawan Rusak

Menurut Irvan, DPRKPP kini tengah berkonsentrasi kepada bangunan tinggi yang berdiri di atas delapan lantai seperti apartemen, hotel, bahkan mal.

Dengan tingginya bangunan yang berdiri itu, dinilainya lebih berpotensi rawan mengalami kerusakan struktur. "Karena memang huniannya paling tinggi dan rawan kalau terjadi kebakaran, terjadi kerusakan struktur dan sebagainya," ujarnya.

Diminta Urus SLF

Karenanya, Irvan mengimbau kepada para pemilik gedung bangunan di Kota Surabaya agar segera mengurus SLF. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

"Kami juga sudah mempermudah melalui desk-desk di kantor (DPRKPP) setiap hari. Kemudian juga mempercepat proses melalui Perwali yang tadinya 25 hari untuk non sederhana, itu bisa menjadi cuma 12 hari," ujarnya.

Tak Harus Lewat Konsultan

Selain itu, dia juga memastikan, tanda tangan atau penanggungjawab untuk pengurusan SLF, tak harus melalui konsultan. Bisa dilakukan langsung oleh pemilik bangunan gedung maupun pihak kontraktor.

"Tanda tangan tidak harus konsultan, bisa juga pemilik/owner, kontraktor asal mau bertanggung jawab, entah dari sisi struktur atau proteksi kebakaran dan limbah, silahkan tanda tangan," katanya.

Terancam Sanksi

Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya itu, menyatakan pemilik bangunan gedung dapat dikenai sanksi apabila belum memiliki SLF.

Namun sebelum diberikan sanksi, kata Irvan, DPRKPP akan memberikan peringatan secara bertahap. "Jadi setelah teguran atau peringatan ketiga kali, ada bantib (bantuan penertiban). Kalau tidak diabaikan, kita segel dulu, baru kita lakukan penutupan," ujarnya.

Diminta Urus SLF

Irvan kembali mengimbau kepada para pemilik bangunan gedung di Surabaya agar segera mengurus SLF. Apalagi, urus SLF kini lebih cepat pasca terbitnya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 51 tahun 2022 tentang perubahan atas Perwali Nomor 14 tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

"Jadi kalau misalnya tidak pakai konsultan ya cukup mengisi daftar simak aja. Kemudian yang tanda tangan owner atau penanggung jawab sudah cukup," katanya.

Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum bangunan gedung tersebut dimanfaatkan.