Penundaan Pemilu 2024 di Mata Anggota DPR RI: Bisa Jadi Keinginan Oligarki

SURABAYA - Perdebatan terkait penundaan Pemilu 2024 masih santer dibicarakan. Beberapa pihak menolak penundaan pemilu, bahkan isu tersebut dianggap berbahaya.

Penundaan Pemilu 2024 Berbahaya

Anggota DPR RI, Mardani Ali Sera menilai wacana perpanjangan masa jabatan presiden tentu sangat berbahaya demi kelangsungan demokrasi yang sehat.

"Kian banyak yang membahas periode ketiga, yang secara konstitusi tidak mungkin (maksimal 2 periode). Ide berbahaya bagi kelangsungan demokrasi yang sehat. Karena berpotensi mengulang rezim-rezim yang karena kelamaan belakangan jadi otoriter. Hati-hati dengan isu ini yang bisa jadi keinginan oligarki," ujar Mardani Ali Sera, Senin, 28 Februari.

Legitimasi Pemerintah Bisa Melemah

Hal serupa juga diungkap oleh Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (Sudra) Fadhli Harahab. Ia menilai bahwa penundaan Pemilu 2024 berbahaya. Menurutnya, legitimasi pemerintah akan melemah.

"Legitimasi rakyat atas kekuasaan dan pemerintahan akan melemah, sehingga negara akan guncang dan ini saya kira sangat berbahaya," kata Fadhli, Senin, 28 Februari.

Menurutnya, wacana penundaan Pemilu 2024 keinginan sejumlah elite politik. Terlebih yang elektabilitasnya rendah.

"Kenapa sebagian parpol yang begitu semangat menunda pemilu? Karena takut kalah di pilpres 2024, kader yang digadang-gadang dicalonkan tak laku. Kalah dengan non-kader yang memiliki elektabilitas bagus," katanya.

Karenanya, dia menilai wacana penundaan Pemilu 2024 itu tidak rasional. "Dan punya kecenderungan mementingkan kepentingan kelompok ketimbang bangsa dan negara yang tengah berjalan dalam koridor konstitusi," imbuhnya.

Sekjen MUI Tolak Penundaan

Sementara, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan secara tegas menolak wacana Pemilu 2024 diundur satu hingga dua tahun ke depan. 

"Sebagai negara demokrasi yang berasal dari, oleh dan untuk rakyat tidak elok terjadi tarik ulur penyelenggaraan pemilu yang membuat masyarakat pro kontra dan terbelah," ujar Amirsyah, Minggu, 27 Februari.

"Ini akan menjadi preseden yang kurang baik dalam membangun demokrasi ke depan," sambungnya.