Aset Kontrakan Milik Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari Disita, Bagaimana Nasib Penghuninya?

PROBOLINGGO - Kasus hukum yang menjerat Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari terus berlanjut. Terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penyitaan aset mili puput yang berupa kontrakan. Namun, kontrakan tersebut ternyata masih berpenghuni. Lalu, bagaimana nasib sang penghuni?

Aset Puput Tantriana Sari Disita

Terkait penghuni kontrakan, penyidik KPK telah berkoordinasi dengan penghuni. KPK memberi penjelasan mengapa penyitaan aset tersebut dilakukan. 

"Tim penyidik sudah koordinasi dengan penghuni bangunan yang disita dimaksud," ujar Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri kepada wartawan, Selasa, 22 Februari.

Setelah koordinasi dilakukan, KPK kemudian menitipkan aset itu kepada penyewanya. Mereka bisa menempati dan merawat kontrakan tersebut sementara waktu.

"Untuk sementara ini benar, barang bukti tersebut dititipkan dengan berita acara penitipan kepada penghuni rumah untuk menempati dan merawatnya," ungkapnya.

"Mereka dapat memahami bahwa saat ini tanah bangunan dimaksud  telah dilakukan penyitaan sebagai bagian proses hukum terkait dugaan TPPU dengan tersangka PTS dkk," imbuh Ali.

Aset Puput Mencapai Miliaran

Diberitakan sebelumnya, KPK beberapa waktu lalu telah menyita aset milik Puput. Aset tersebut berada di sejumlah tempat di kawasan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur dengan nilai mencapai Rp7 miliar.

Adapun penyitaan dilakukan pada Jumat, 18 Februari dan aset yang disita adalah satu tanah dan bangunan yang berlokasi di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo; tiga bidang tanah yang berlokasi di Desa Karangren, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo; satu bidang tanah di Kelurahan atau Desa Alaskandang, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo; dan satu bidang tanah yang berlokasi di Desa Sumberlele, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.

Sebagai informasi, KPK saat ini tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Puput dan Hasan serta pihak lain terkait dugaan suap jual beli jabatan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Puluhan Orang Jadi Tersangka

Dalam kasus suap jual beli jabatan, KPK telah menetapkan 22 orang sebagai tersangka. Mereka terdiri dari 4 penerima suap dan 18 pemberi suap.

Suap yang diberikan oleh para ASN di lingkungan Pemkab Probolinggo ini dilakukan agar mereka bisa menjabat sebagai pejabat kepala desa. Masing-masing orang wajib membayar Rp20 juta dan upeti tanah desa Rp5 juta per hektar.

Empat orang penerima adalah Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, anggota DPR Hasan Aminuddin, Camat Krejengan Doddy Kurniawan, dan Camat Paiton Muhamad Ridwan.

Sementara 18 pemberi yakni Sumanto, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang,Masruhen, Abdul Wafi, Kho'im, Akhmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito, dan Syamsuddin sebagai tersangka pemberi.