Moeldoko Sebut Pembatalan Pencabutan Izin Ponpes Shiddiqiyyah Jombang Bijaksana Meski Ada Kasus Pencabulan Santriwati

SURABAYA - Pembatalan izin operasional Pondok Pesantren Shiddiqiyyah, Jombang, Jawa Timur menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Bahkan, Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko ikut menanggapi pembatalan pencabutan izin Ponpes Shiddiqiyyah Jombang.

Tanggapi Izin Ponpes Shiddiqiyyah Jombang

Menurutnya, pembatalan tersebut adalah hal bijaksana demi menyelamatkan lembaga pendidikan tersebut.

"Sebenarnya kita harus memang melihatnya antara perilaku pribadi dan kelembagaan. Saya pikir sangat bijaksana memang (tidak mencabut izin), karena itu dilakukan perilaku perorangan. Mestinya lembaganya harus diselamatkan," ujar Moeldoko, di Jakarta, Kamis 14 Juli.

"Saya pikir bukan itu," ujar dia.

Oknum Pesantren

Dia menekankan peristiwa dugaan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Shiddiqiyyah Jombang merupakan tindakan oknum perorangan. Sehingga harus dipisahkan dengan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan.

"Bagaimana memisahkan perilaku perorangan atau oknum dengan kelembagaan pesantren itu sendiri. Saya pikir kelembagaan pesantrennya kalau tidak melakukan hal-hal yang bersifat negatif ya tetap berjalan," jelas dia.

Presiden Turun Tangan

Sebelumnya Jokowi meminta pembinaan di lembaga-lembaga pendidikan terus dilakukan untuk mencegah terulang kasus pelecehan seksual, layaknya yang terjadi di Pondok Pesantren Shiddiqiyyah di Jombang, Jawa Timur.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan/Menteri Agama ad interim, Muhadjir Effendy, usai menghadap Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 12 Juli.

"Ya tadi beliau memberikan arahan supaya terus diadakan pembinaan di lembaga-lembaga pendidikan, termasuk sekarang yang sudah terjadi itu. Harus ada semacam mitigasi atau trauma healing untuk para santrinya," kata dia.